BPJS Perbanyak RS Rujukan Untuk Menghindari Penumpukan Pasien

images:cnnnasional

Direktur Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fajriadinur menyebutkan pihaknya bakal mengoptimalkan rujukan berjenjang supaya bagian pengobatan peserta BPJS Kesehatan bisa berlangsung lebih efektif. 

Sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan cara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis. Pada pelayanan tingkat pertama, peserta BPJS Kesehatan bisa berobat ke fasilitas kesehatan primer semacam pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), klinik alias dokter keluarga yang tercantum pada kartu peserta BPJS Kesehatan.

Apabila memerlukan pelayanan lanjutan oleh dokter spesialis, barulah peserta BPJS Kesehatan bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat kedua alias fasilitas kesehatan sekunder. Rujukan ini hanya diberikan apabila peserta BPJS Kesehatan memperlukan pelayanan kesehatan spesialistik. 

"Sistem rujukan berjenjang sebetulnya telah ada sejak dulu. Namun, kini wajib diterapkan dengan lebih konsekuen dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional," kata Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan (BUK) Kementerian Kesehatan Akmal Taher saat konferensi pers di kantor BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (26/3).

Adapun, per Februari 2015, jumlah fasilitas kesehatan tingkat primer (FKTP) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan adalah 18.856 FKTP. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.143 adalah dokter praktik perorangan, 569 klinik Polri, 2.569 klinik pratama, 751 klinik TNI, 1.011 dokter gigi praktik perorangan, 9.805 puskesmas serta delapan Rumah Sakit D Pratama.

Agar pola rujukan itu terus efektif, BPJS Kesehatan menunjuk 20 RS sebagai RS Provinsi, yang terdiri dari satu RS kelas A, 14 RS kelas B, tiga RS kelas C, serta dua RS kelas D. 

Sementara itu, ada 110 RS Regional terdiri dari tiga RS kelas A, 48 RS kelas B, 52 RS kelas C, serta tujuh RS kelas D. 

Dengan adanya RS Provinsi serta RS Regional tersebut, diinginkan pasien tak lagi menumpuk di RS Nasional. "Di RS Cipto Mangunkusumo, pasien yang berasal dari Jakarta hanya kurang lebih 60 persen. Sisanya dari luar Jakarta," kata Akmal. 

Akmal mencontohkan RS Gunung Jati Cirebon yang ditetapkan menjadi RS Regional. Dengan adanya pola rujukan berjenjang, RS itu sehingga rujukan bagi lima kabupaten di sekitarnya. "Dengan begitu, pasien enjoy sebab tempat berobatnya dekat serta RS juga lebih bisa menangani," katanya. 

Di segi lain, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Situmorang menganggap sistem rujukan tersebut belum berlangsung dengan lancar sepenuhnya. "Namun, ini butuh supaya RS tak kewalahan menangani semua peserta BPJS Kesehatan," katanya. 

Menurut Chazali, ada tiga pihak yang berperan supaya sistem rujukan berjenjang bisa berlangsung dengan baik, yaitu pemerintah, BPJS Kesehatan serta pasien. "Ini wajib ditata dengan cara baik dengan kerja sama semua pihak. Tak bisa menyalahkan satu pihak saja," katanya. Pasien juga wajib teredukasi dengan baik supaya bisa mengikuti peraturan yang ada. 

Di segi lain, Kepala Pusat Pembiayaan serta Jaminan Kesehatan Kemenkes Donald Pardede menyebutkan nantinya RS Regional bakal ditambah sampai mencapai 168 RS untuk membikin pelayanan BPJS Kesehatan terus efektif. "Selain itu, juga bakal ada 14 RS Nasional," kata Donald.

Sebanyak 14 RS Nasional itu bakal tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. "Jadi, rujukan nasional itu nantinya tak semuanya ke RSCM, namun ke ibukota provinsi saja telah tergolong rujukan nasional," katanya.

sumber:cnnindonesia.com